Tugas 1. Perekonomian Indonesia
Kemiskinan
A. Pengertian Kemiskinan dan Garis
Kemiskinan
Kemiskinan secara etimologis berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak
berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat
Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Dalam konteks
politik, John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidaksamaan
kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Frank Ellis (dalam
Suharto, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang
menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Orang disebut
miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki di
bawah target atau patokan yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan
kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang
mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan - kesempatan agar produktivitasnya
meningkat. Dapat juga dikatakan bahwa kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan
menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan – kesempatan yang tersedia. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan
karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya
penanganannya. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10) kemiskinan adalah
suatu keadaan dimana tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf
kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun
fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan Garis
Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi
untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu
negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis
kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Hampir setiap
masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan
berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat
miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program
peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi
kemiskinan.
B.
Penyebab Terjadinya Kemiskinan
Pada umumnya penyebab-penyebab
kemiskinan adalah sebagai berikut:
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan
penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus
penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk
dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak
sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah
dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk
hidup di bawah garis kemiskinan.
Angkatan Kerja, Penduduk yang
Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis
besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan
tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur
didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang
satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah
minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua
penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan
cukup merata.
Pendapatan
penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di
Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih.
Tingkat Pendidikan yang Rendah.
Rendahnya
kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu
negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat
pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry,
jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau
paling tidak dapat membaca dan menulis.
Kurangnya Perhatian dari
Pemerintah.
Pemerintah
yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi
salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang
mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.
Distribusi yang Tidak Merata
Secara makro,
kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang
menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki
sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
C.
Dampak atau Akibat Kemisikinan
1.
Pengangguran
Merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan
merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk
berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan
kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi
kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat,
orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya.
Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan
menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan
untuk waktu yang lama.
2.
Kriminalias
Merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah
mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan
halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya
saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan
masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka
melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk
keberlangsungan hidup dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan.
Di era global dan materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas
terjadi dimanapun.
3.
Putusnya Sekolah dan Kesempatan Pendidikan
Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena
tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan
pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan,
menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam
karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya
kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.
4.
Kesehatan
Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi
sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya.
Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak
dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya
penyakit yang menyebar.
5.
Buruknya generasi penerus
Merupakan dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus
sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu
sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir
mereka. Contohnya adalah anak-anak jalanan yang tak mempunyai tempat tinggal,
tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya.
Dampak kemiskinan pada generasi penerus merupakan dampak yang panjang dan buruk
karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapat
pendidikan, mendapat nutrisi baik dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan
mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi
penerusnya.
D. Cara Mengatasi Kemiskinan
Penanganan berbagai masalah di atas
memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang jelas. Pemerintah
Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya memiliki sepuluh langkah yang cukup
komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan. Langkah pertama yang dapat
dilakukan oleh pemerintahan adalah menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan
strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, dan langkah berikutnya
adalah pelaksanaan yang konsisten. Pada tahap kedua inilah
pemerintah—pemerintah daerah sering mengalami kegagalan. Berikut ini dijabarkan
sepuluh langkah yang dapat diambil dalam mengimplemen-tasikan strategi
pengentasan kemiskinan tersebut.
Peningkatan Fasilitas Jalan dan Listrik di Pedesan.
Berbagai pengalaman di China, Vietnam
dan juga di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area
pedesaan merupakan cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan
nasional dan jalan provinsi di Indonesia relatif dalam keadaan yang baik.
Tetapi, setengah dari jalankabupaten berada dalam kondisi yang buruk.Walaupun
berbagai masalah di atas terlihat rumit dalam pelaksanaannya, solusinya dapat
terlihat dengan jelas:
- Menjalankan program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten.
- Membiayai program di atas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Menjalankan program pekerjaan umum yang bersifat padat karya.
- Menjalankan strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati tenaga listrik.
Perbaikan Tingkat Kesehatan Melalui Fasilitas Sanitasi Yang Lebih Baik.
Untuk mengatasi hal tersebut ada dua hal
yang dapat dilakukan:
- Pada sisi permintaan. Pemerintah dapat menjalankan kampanye publik secara nasional untuk meningkatkan kesadaran dalam penggunaan fasilitas sanitasi yang lebih baik. Biaya yang diperlukan untuk kampanye tersebut tidaklah terlalu tinggi, sementara menjanjikan hasil yang cukup baik.
- Pada sisi penawaran, tentu saja penyediaan sanitasi harus diperbaiki. Aspek terpenting adalah membiayai investasi di bidang sanitasi yang akan terus meningkat. Dua pilihan yang dapat dilakukan adalah:
- Mengadakan kesepakatan nasional untuk membahas masalah pembiayaan fasilitas sanitasi.
- Mendorong pemerintah lokal untuk membangun fasilitas sanitasi pada tingkat daerah dan kota; misalnya dengan menyediakan DAK untuk pembiayaan sanitasi ataupun dengan menyusun standar pelayanan minimum.
Penghapusan Larangan Impor Beras.
Larangan impor beras yang diterapkan
bukanlah merupakan kebijakan yang tepat dalam membantu petani. Tetapi kebijakan
yang merugikan orang miskin. Studi yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa
lebih dari 1,5 juta orang masuk dalam kategori miskin akibat dari kebijakan
tersebut. Oleh karena beberapa langkah di bawah ini patut mendapat perhatian:
- Penghapusan larangan impor beras.
- Pengganti larangan impor dengan bea masuk yang lebih rendah.
- Memperbolehkan siapapun untuk melakukan impor.
Pembatasan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Merugikan Usaha Lokal
Salah satu sumber penghasilan terpenting
bagi penduduk miskin di daerah pedesaan adalah wiraswasta dan usaha pendukung
pertanian. Oleh karena itu pemerintah dapat berusaha menurunkan beban yang
ditanggung oleh penduduk miskin dengan cara:
- Menggantikan sistem pajak daerah yang berlaku dengan mengeluarkan daftar sumber penghasilan yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah.
- Menghentikan pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak diperlukan, dengan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengadakan pengkajian dampak suatu peraturan sebelum mengeluarkan pungutanbaru.
- Menciptakan dan memperbaiki sistem pelayanan satu atap dan meningkatkan kemampuan serta pemberian insentif pada berbagai elemen pemerintahan daerah.
- Membentuk sebuah komisi dalam mengawasi pungutan-pungutan liar dan pembayaran yang dilindungi.
Pemberian Hak Penggunaan Tanah Bagi Penduduk Miskin.
- Mempercepat program sertifikasi tanah secara dramatis agar setidaknya mencapai tingkatan yang sama dengan rata-rata negara Asia Timur lainnya.
- Mengkaji ulang dan memperbaiki undang-undang pertanahan, kehutanan dan juga pertanian.
- Mengkaji kemungkinan redistiribusi tanah milik perusahan negara yang tidak digunakan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah.
- Mengakomodasi kepemilikan komunal atas tanah sebagai salah satu bentuk kepemilikan. Prinsip yang terpenting adalah kepastian dalam penggunaan tanah, bukan hanya pada kepemilikan secara pribadi.
- Mendukung adanya penyelesaian masalah pertanahan secara kekeluargaan, disamping membentuk peradilan khusus mengenai masalah pertanahan.
- Mempersiapkan peraturan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat miskin yang tinggal di area perhutanan.
Membangun Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM)
Berbagai langkah penting yang dapat
diambil untuk meningkatkan akses penduduk miskin atas kredit
pembiayaan adalah:
- Menyelesaikan rancangan undang-undang mengenai LPM yang memberikan dasar hukum dan kerangka kelembagaan bagi lembaga pembiayaan mikro untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi penduduk miskin.
- Membangun hubungan antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen untuk bank-bank komersial dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
- Menghentikan penyaluran bantuan modal dan skema pinjaman yang disubsidi. Dana sebanyak tiga trilliun rupiah yang selama ini disalurkan, dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga pembiayaan mikro, baik yang formal maupun yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat, untuk dapat mengjangkau kalangan yang lebih luas.
- Mengesahkan revisi Undang-Undang Koperasi guna memberikan kerangka hukum yang lebih baik untuk pengembangan pembiayaan
Perbaikan Atas Kualitas Pendidikan
Pemerintah dapat memperbaiki kualitas
pendidikan dan mencegah terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan
cara:
- Membantu pengembangan Manajemen dan pembiayaan pendidikan yang bertumpu pada peran sekolah.
- Menyediakan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
- Mengubah beasiswa Jaring Pengaman Sosial
Mengurangi Tingkat Kematian Ibu Pada Saat Persalinan.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan
pemerintah untuk menurunkan angka kematian tersebut, yaitu:
- Meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran atas manfaat penanganan medis professional pada saat persalinan, serta periode sebelum dan sesudahnya.
- Menyediakan bantuan persalinan gratis bagi penduduk miskin.
- Meningkatkan pelatihan bagi bidan desa.
Menyediakan Lebih Banyak Dana Untuk Daerah-Daerah Miskin.
Pemberian dana yang terarah dengan baik
dapat membantu masalah ini. Untuk
memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal di
bawah:
- Memperbaiki formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. DAU dimaksudkan untuk membantu kesenjangan keuangan antar daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas fiskal.
- Meningkatkan pemberian DAK untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan. Dana Alokasi Khusus dapat menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat kemiskinan.
Merancang Perlindungan Sosial Yang
Lebih Tepat Sasaran.
Pemerintah dapat meningkatkan bantuan pada masyarakat miskin disamping
mengadakan penghematan dengan cara:
- Mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
- Menggunakan tabungan pemerintah yang ada untuk mengembangkan program perlindungan sosial.
- Memperbaiki penetapan sasaran agar dapat menyentuh lebih banyak penduduk miskin.
- Membentuk gugus tugas yang mengkaji sistem perlindungan sosial.
E.
Data
Pengangguran
Berdasarkan Badan
Pusat Statistik (BPS) Total Pengangguran dari tahun 2012 hingga 2017, berikut
datanya :
Sumber:
Komentar
Posting Komentar